Bangka Barat- Mpidtv.com
Di saat banyak wakil rakyat sibuk berbicara dari balik meja dan baliho, Heriyawandi, SE, memilih berdiri langsung di atas aspal yang retak. Di Dusun Bubung Tujuh, Desa Sangku, jalan provinsi yang sempit dan berlubang bukan hanya pemandangan, tetapi bukti nyata ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan warga Tempilang.
Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu (18/1/2026) itu berubah menjadi panggung politik substantif antara negara yang terlalu lama absen dan rakyat yang menunggu kehadiran nyata. Di hadapan masyarakat, Heriyawandi menegaskan satu pesan kunci jalan bukan hadiah politik, melainkan hak warga negara.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan secara tegas menyebut jalan sebagai prasarana strategis penopang ekonomi, sosial dan keselamatan publik. Maka ketika jalan provinsi menuju Tempilang menyempit, berlubang dan membahayakan, yang rusak bukan hanya aspal, tetapi kepercayaan warga terhadap negara.
Warga Dusun Bubung Tujuh telah lama memikul risiko itu. Truk bermuatan berat melintas setiap hari di ruas jalan yang tak pernah disesuaikan dengan perkembangan lalu lintas. Anak sekolah, ibu rumah tangga, hingga warga lanjut usia menjadi kelompok paling rentan. Inilah realitas lapangan yang sering luput dari laporan seremonial pembangunan.
Di forum reses, Heriyawandi tidak menjual harapan kosong. Ia berbicara dengan bahasa politik anggaran bahasa yang menentukan apakah aspirasi rakyat hidup atau mati di meja perencanaan.
“Tugas DPRD bukan hanya mendengar. Tugas kami memperjuangkan agar suara rakyat masuk ke penganggaran dan direalisasikan. Prosesnya panjang, tapi di situlah kerja wakil rakyat diuji,” tegas Heriyawandi.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan kapasitas politiknya. Di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki peran kunci dalam menentukan arah belanja publik. Dalam konteks elektoral, pesan Heriyawandi jelas ia tahu jalur, ia paham mekanisme, dan ia siap bertarung di ruang anggaran.
Sekretaris Desa Sangku, Ardianto, menguatkan urgensi persoalan ini.
“Ini bukan soal nyaman atau tidak. Ini soal keselamatan pengguna jalan. Sudah selayaknya jalan provinsi ini diperbaiki dan diperlebar,” katanya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar aspirasi lokal, melainkan selaras dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadikan infrastruktur dasar sebagai fondasi pembangunan. Jalan provinsi adalah urat nadi ekonomi rakyat menghubungkan hasil kebun, laut, sekolah dan layanan kesehatan.
Tokoh masyarakat Dusun Bubung Tujuh, Samudera alias Mang Rew, berbicara dengan bahasa rakyat yang jujur dan tanpa basa-basi.
“Kami rakyat kecil cuma ingin selamat di jalan sendiri. Alhamdulillah masih ada anggota dewan yang mau turun dan mendengar,” ujarnya.
Dalam perspektif politik elektoral, suara Mang Rew adalah legitimasi moral. Ia menegaskan bahwa kehadiran Heriyawandi bukan pencitraan kosong, melainkan interaksi langsung dengan realitas rakyat sebuah modal sosial yang tidak bisa dibeli dengan baliho.
Menjawab semua itu, Heriyawandi mengambil posisi politik yang jelas dan berani.
“Karena ini daerah pemilihan saya, saya pastikan pelebaran jalan ini menjadi prioritas. Insya Allah dalam waktu dekat akan ditangani oleh Dinas PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.
Komitmen itu diperkuat dengan kehadiran Sadari, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini bukan sekadar simbol, tetapi pesan politik yang lugas tentang aspirasi rakyat Tempilang sudah masuk radar teknokrasi pembangunan.
Dalam Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi, pelebaran jalan provinsi bukan hanya proyek fisik, tetapi instrumen pengurangan kecelakaan dan penguatan konektivitas wilayah. Dengan kata lain, janji Heriyawandi memiliki pijakan kebijakan, bukan sekadar retorika.
Reses ini memperlihatkan kontras yang tajam antara politik jarak jauh dan politik kehadiran. Di Dusun Bubung Tujuh, Heriyawandi membangun narasi elektoral yang kuat sebagai wakil rakyat yang datang, mendengar, memahami regulasi, menguasai anggaran dan berani menjanjikan kerja nyata.
Di atas aspal yang retak itu, pesan politiknya sederhana namun keras jika negara absen, wakil rakyat harus hadir. Jika jalan rusak, janji harus berubah menjadi kerja. Bagi warga Tempilang, inilah jenis politik yang ingin mereka pilih politik yang bisa mereka pijak, lewati dan rasakan setiap hari.*
(Tim redaksi)